Jakarta, 16 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanggil Bagus Wahyudyono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad. Bagus merupakan salah satu tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan penerimaan uang dan pemberian fasilitas dalam pengurusan alokasi dana hibah. Hingga informasi terakhir yang tersedia, KPK belum mengonfirmasi penahanan Bagus setelah pemeriksaan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Bagus Wahyudyono dan Anwar Sadad telah dijadwalkan pada Senin (9/11/2026). Namun, keduanya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena alasan berbeda. Anwar menyampaikan bahwa dirinya memiliki agenda reses yang telah dijadwalkan sebelumnya, sedangkan Bagus berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya pada 16 November 2026. KPK menilai keterangan para tersangka diperlukan untuk memperjelas rangkaian dugaan transaksi dalam pengurusan dana hibah. Lembaga antirasuah tersebut juga meminta seluruh pihak yang dipanggil bersikap kooperatif agar proses penyidikan dapat segera diselesaikan.
Bagus Wahyudyono diketahui memiliki hubungan pekerjaan dengan Anwar Sadad ketika politikus Partai Gerindra tersebut menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat praktik pemberian uang atau fasilitas dari pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh alokasi dana hibah pokmas. Bagus diduga memiliki peran dalam proses penerimaan maupun pengelolaan pemberian yang berkaitan dengan pengurusan anggaran tersebut. Penyidik juga mendalami hubungan antara pihak pemberi dan penerima untuk mengetahui bagaimana dugaan transaksi dilakukan. Dana hibah pokmas pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kegiatan masyarakat melalui mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Namun, penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusannya dapat menimbulkan persoalan hukum apabila terdapat pemberian imbalan untuk memperoleh alokasi tertentu.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK sebelumnya mengungkap dugaan aliran uang dan fasilitas kepada Anwar Sadad melalui sejumlah pihak. Salah satu tersangka, Moch. Mahrus, diduga memberikan uang sekitar Rp1,5 miliar, emas seberat satu kilogram, serta membantu pelunasan sebuah rumah di Surabaya. Penyidik juga mendalami dugaan pembiayaan pendirian usaha stasiun pengisian bahan bakar elpiji yang berkaitan dengan Anwar. Sejumlah pembayaran tersebut diduga melibatkan Bagus Wahyudyono sebagai staf yang bekerja dengan Anwar Sadad. Pemberian itu disebut berkaitan dengan kepentingan memperoleh alokasi dana hibah pokmas bernilai puluhan miliar rupiah. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan persidangan.
Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan penyidikan yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang terdiri atas empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi. Nama Anwar Sadad, Achmad Iskandar, Bagus Wahyudyono, dan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi masuk dalam kelompok tersangka penerima. Sementara itu, sejumlah anggota legislatif daerah dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Penyidikan terhadap Kusnadi telah dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Penanganan terhadap tersangka lainnya terus berjalan melalui pemeriksaan, penahanan, maupun proses persidangan sesuai perkembangan masing-masing perkara.
KPK sebelumnya telah menahan sejumlah tersangka dari kelompok pemberi yang diduga terlibat dalam pengurusan dana hibah tersebut. Mereka antara lain Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra. Wahid Ruslan, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan. Penyidik mendalami dugaan praktik pemberian uang di muka atau ijon untuk memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. KPK menilai pengurusan hibah pokmas merupakan salah satu bidang yang memiliki kerawanan terhadap tindak pidana korupsi apabila pengawasan tidak berjalan optimal. Karena itu, pemeriksaan terhadap pihak penerima maupun pemberi diperlukan untuk mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan perbuatan dalam perkara tersebut.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penyidikan kasus dana hibah pokmas Jawa Timur melalui pemeriksaan terhadap seluruh tersangka yang masih menjalani proses hukum. Pemanggilan Bagus Wahyudyono dan Anwar Sadad diharapkan dapat membantu penyidik melengkapi alat bukti serta memperjelas peran masing-masing pihak. Meski demikian, status penahanan Bagus masih memerlukan konfirmasi resmi dari KPK setelah pemeriksaan berlangsung. Penetapan seseorang sebagai tersangka juga tidak berarti yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah karena pembuktian harus dilakukan melalui proses peradilan. Penanganan perkara ini menjadi perhatian publik mengingat dana hibah seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan masyarakat. KPK diharapkan dapat menyelesaikan penyidikan secara transparan sehingga seluruh pihak yang terlibat memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.







