newssportsaz_0q4zf1
Tapanuli Selatan, 5 September 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, segera dimulai pada September 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah Gibran meninjau langsung hunian sementara di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, dan berdialog dengan sejumlah warga yang masih menjalani masa transisi pascabencana. Pemerintah menyiapkan pembangunan 699 unit huntap di atas lahan sekitar 18 hektare yang berada di sekitar kawasan huntara. Pembangunan tersebut diharapkan memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Gibran menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab mempercepat proses pemulihan sehingga masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. Penyelesaian rumah permanen juga akan dikawal bersama pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.
Dalam kunjungannya, Gibran mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang masih dirasakan penghuni huntara. Sebagian warga berasal dari Desa Garoga dan Hutagodang yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut membuat mereka harus meninggalkan tempat tinggal lama dan menjalani kehidupan sementara di lokasi yang telah disediakan pemerintah. Gibran turut menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh hunian permanen. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan lahan dan berbagai kebutuhan teknis agar pembangunan dapat segera dilakukan. Kepastian mengenai dimulainya pembangunan pada September menjadi bagian dari upaya memberikan kejelasan kepada warga mengenai kelanjutan kehidupan mereka.
Pembangunan sebanyak 699 unit huntap menjadi salah satu bagian penting dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Selatan. Lahan sekitar 18 hektare telah disiapkan untuk menjadi lokasi pembangunan sehingga pemerintah dapat melanjutkan proses menuju tahap konstruksi. Keberadaan lahan yang jelas menjadi faktor penting karena persoalan ketersediaan tanah kerap memengaruhi kecepatan pembangunan hunian permanen setelah bencana. Pemerintah ingin memastikan kawasan baru tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga aman untuk ditempati dalam jangka panjang. Aspek kondisi tanah, risiko bencana, akses transportasi, air bersih, listrik, sanitasi, serta fasilitas dasar lainnya perlu menjadi bagian dari perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, relokasi diharapkan tidak memindahkan masyarakat dari satu persoalan menuju persoalan baru.
Gibran menekankan bahwa rumah bagi masyarakat terdampak tidak dapat dipandang hanya sebagai bangunan fisik. Hunian permanen harus memberikan rasa aman sekaligus memungkinkan keluarga kembali menjalankan kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik. Fasilitas dasar harus berfungsi, akses menuju kebutuhan masyarakat perlu tersedia, dan lokasi tempat tinggal harus memberikan kepastian untuk jangka panjang. Pemerintah karena itu diminta memperhatikan kebutuhan warga secara menyeluruh selama pembangunan berlangsung. Penyelesaian huntap juga harus dibarengi dengan pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik yang sebelumnya terdampak bencana. Pendekatan tersebut diharapkan membuat proses rehabilitasi benar-benar mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat, bukan hanya mengganti rumah yang hilang.
Salah seorang penghuni Huntara Desa Napa, Eti, menggambarkan bagaimana kehidupan keluarganya berubah setelah bencana. Sebelum menempati huntara, keluarganya sempat tinggal di rumah kontrakan dengan biaya sewa yang ditanggung pemerintah. Eti sebelumnya bekerja sebagai buruh sawah, sedangkan suaminya mencari nafkah sebagai sopir angkutan umum. Setelah bencana dan perpindahan tempat tinggal, aktivitas ekonomi keluarga belum sepenuhnya dapat berjalan seperti sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya menyediakan tempat berlindung sementara. Masyarakat juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka kembali bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena keberhasilan pembangunan huntap nantinya juga akan berkaitan dengan pemulihan ekonomi warga. Lokasi permukiman permanen perlu memiliki konektivitas yang memadai dengan kawasan pekerjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pusat kegiatan masyarakat. Apabila warga direlokasi terlalu jauh dari sumber penghidupan sebelumnya, biaya dan kesulitan yang harus mereka tanggung dapat meningkat. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan pembangunan hunian dengan penyediaan fasilitas pendukung. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemulihan kawasan terdampak. Pemerintah juga perlu membantu masyarakat membangun kembali aktivitas produktif agar ketergantungan terhadap bantuan dapat berkurang secara bertahap.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Gibran tidak hanya meninjau Huntara Desa Napa. Wakil Presiden juga melihat Huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga serta Huntap Desa Hapesong Baru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Peninjauan terhadap beberapa lokasi dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengetahui persoalan yang masih membutuhkan intervensi pemerintah. Sebagian kawasan telah memiliki huntap yang selesai dibangun, sementara wilayah lain masih berada dalam tahap persiapan maupun menunggu pembangunan. Perbedaan perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi kesiapan lahan dan kebutuhan teknis pada setiap lokasi. Pemerintah ingin mempercepat penyelesaian pada wilayah yang masih tertinggal agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal sesegera mungkin.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang mendampingi kunjungan tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat pembangunan bagi masyarakat yang masih tinggal di huntara. Pemerintah daerah telah berupaya mendapatkan lahan yang diperlukan agar proses pembangunan rumah permanen dapat segera dilaksanakan. Selain persoalan hunian, rehabilitasi berbagai fasilitas dan infrastruktur pascabencana turut menjadi perhatian. Pemerintah ingin masyarakat tidak hanya mempunyai rumah baru, tetapi juga dapat kembali menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial secara normal. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi penting karena penanganan pascabencana melibatkan berbagai sektor sekaligus. Setiap hambatan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat segera diselesaikan tanpa menunggu persoalan berkembang semakin besar.
Percepatan pembangunan juga perlu memperhatikan ketahanan hunian terhadap potensi bencana pada masa mendatang. Tapanuli Selatan memiliki kondisi geografis yang membutuhkan perhatian terhadap risiko banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Pemilihan lokasi dan konstruksi rumah harus mempertimbangkan hasil kajian agar kawasan permukiman baru mempunyai tingkat keamanan lebih baik. Saluran drainase, akses evakuasi, struktur bangunan, serta penataan lingkungan menjadi bagian yang perlu dirancang sejak awal. Masyarakat juga membutuhkan pemahaman mengenai mitigasi sehingga dapat merespons dengan cepat apabila kembali menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, pembangunan pascabencana dapat sekaligus menjadi kesempatan menciptakan permukiman yang lebih tangguh daripada kondisi sebelumnya.
Kepastian dimulainya pembangunan huntap pada September 2026 menjadi harapan baru bagi ratusan keluarga di Tapanuli Selatan yang masih menunggu tempat tinggal permanen. Pemerintah menargetkan 699 unit hunian dapat dibangun di lahan sekitar 18 hektare yang telah disiapkan di kawasan Desa Napa. Gibran meminta proses tersebut dikawal sehingga pembangunan tidak berhenti pada perencanaan dan masyarakat dapat segera mendapatkan rumah yang aman serta layak. Pemerintah juga akan melanjutkan rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk membantu warga memulihkan kehidupan setelah bencana. Penyediaan hunian permanen menjadi salah satu tahap penting, tetapi pemulihan mata pencaharian, akses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi tetap harus berjalan bersamaan. Dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pembangunan huntap diharapkan menjadi langkah penting untuk mengakhiri masa tinggal sementara sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan.
